Penetapan Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021
May 31, 2016
Pameran BIMP-EAGA dan IMT-GT di Four Points Makassar
October 21, 2016

Penetapan Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

TANJUNG SELOR – Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 ditetapkan di sidang ke 24 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pada hari Jum’at, 12 Agustus 2016. Hal ini ditandai dengan kesepakatan bersama oleh Pemerintah Provinsi Kaltara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Sesuai aturan dalam Permendagri 54 Tahun 2010, pasal 76 menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Mengacu pada Peraturan tersebut, maka Perda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara harus ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2016, mengingat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dilantik pada tanggal 12 Februari 2016.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, secara umum rumusan substansi materi rancangannya  telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang pedoman pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tahapan dimaksud yaitu mulai dari proses analisa data, penyiapan rancangan  teknokratik, penyusunan rancangan awal, Musrenbang RPJMD, Konsultasi publik dan penyusunan rancangan akhir serta  konsultasi dan evaluasi kepada Kementerian. Selain itu juga telah diselaraskan dengan RPJPDmaupun RPJMN.

Dengan penetapan Perda RPJMD tersebut, kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan sudah memiliki arah dan pijakan hukum yang kuat. Dengan demikian, implementasi dari RPJMD harus terakomodir dalam rencana strategis pembangunan daerah yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *