MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH TAHUN 2018
March 6, 2017
Rapat Evaluasi Dana Alokasi Khusus 2017 dan Persiapan Dana Alokasi Khusus 2018
January 18, 2018

MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan tema “Mempercepat pembangunan ekonomi kaltara didukung infrastruktur yang memadai” yang dilaksanakan di Kayan Hall Tarakan Plaza, Tarakan pada hari rabu dan kamis, 5-6 April 2017. Peserta Musrenbang berasal dari Gubernur Se-kalimantan, Kementerian atau instansi vertikal, OPD Provinsi Kaltara, SKPD Kabupaten/ Kota, unsur akademisi, perbankan, organisasi/LSM, dunia usaha, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita.
Hari pertama pelaksanaan (5/4) menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars dan Hymne Kaltara dibawakan oleh Dharma Wanita Provinsi Kaltara menjadi pembuka acara ini. Dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA. menyampaikan laporan singkat pelaksanaan musrenbang hari pertama dengan beberapa sessi paparan, sambutan dan arahan serta diskusi dengan peserta, dilanjutkan pembahasan desk pada hari kedua. Jumlah peserta berdasarkan undangan berjumlah 450 peserta yang hadir adalah 692 orang, sedangkan hari kedua berjumlah 350.
Dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dan paparan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Beliau mengucapkan selamat datang kepada Menteri PPN kepala Bappenas yang untuk pertama kali hadir di Provinsi baru, Kalimantan Utara. Berharap dengan kunjungan tersebut membawa makna dan manfaat mempercepat akslerasi pembangunan di Kalimantan Utara. Keadaan secara sepintas mengenai keadaan provinsi Kalimantan utara yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan wilayah yang secara keseluruhan menjadi satu dengan kabupaten Bulungan, peningkatan jumlah penduduk yang secara signifikan pada tahun 2017 dengan luas wilayah 1 ½ jawa timur tentu memberikan peluang yang besar untuk berkembang dengan jumlah gabungan dari penduduk jumlah lain.
“Capaian indikator ekonomi nilai IPM relatif harus terus ditingkatkan, yang tertinggi masih di Kota di Tarakan di kaltara masih hampir 69 sedangkan daerah lain lebih dari 70%, hal ini disebabkan derajat kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat masih relatif rendah. Komposisi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan”, terangnya.
“Dari segi pendidikan terdiri dari universitas negeri yaitu UBT, universitas swasta, sekolah tinggi. Cukup kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan pembangunan  maupun pemerintah. Dengan beberapa media yang mendukung dalam transparansi pelaksanaan pemerintahan.” imbuhnya
“Struktur ekonomi dari sektor penggalian masih mendominasi lebih dari 14 %, pertanian. Menginginkan dominasi pertanian lebih besar dari yang lain. Dengan pertumbuhan ekonomi masih relatif positif. Inflasi relatif masih tinggi dengan harga pasar yang masih tinggi. Ekspor mengalami fluktuasi pada komoditas pertambakan, perikanan, perhutanan”, menjelaskan.
“Realisasi dan pagu relatif berimbang dengan menerapkan prinsip-prinsip yang baik. alokasi dana lebih besar dari tahun sebelumnya dengan komitmen membangun jalan tembus dari malinau ke perbatasan”, terangnya.
Sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Musrenbang secara resmi, oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Mengatakan bahwsa salah satu arah pembangunan di Provinsi Kaltara harus difokuskan pada pembangunan konektivitas. Ia tak ingin suatu saat pemerintah membangun, misalnya jalan, tetapi justru menjadi masalah karena jalan tersebut tak saling berhubungan.
“Untuk apa kita punya jalan kalau ternyata konektivitas ke kabupaten tersebut tetap sulit seperti sebelumnya.” ujarnya dalam sambutannya tersebut.
Melanjutkan, pembangunan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kewilayahan. Selain itu, tentunya juga harus ditopang dengan kekuatan sumber pendanaan. Baik itu pendanaan dari pusat maupun daerah. Mencontohkan, kegiatan pembangunan nasional yang dinamakan pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Program ini, kata dia, seperti yang dilakukan di Sumatera Utara, khususnya daerah wisata Danau Toba. Dalam proyek tersebut, ada berbagai kegiatan yang didukung melalui anggaran dari berbagai pihak. Selain ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), juga didukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
“Untuk satu objek pembangunan, katakan Kabupaten Bulungan, ya kita harus, supaya berbagai sumber terlibat. Apakah itu belanja kementerian lembaga, apakah itu pemerintah daerah. Dan daerahnya juga ada dua. Bisa provinsi bisa kabupaten itu sendiri.” paparnya.
Intinya, mengenai rencana pembangunan daerah tidak hanya terpaku pada sumber yang berasal dari APBN. Karena penggunaan anggaran yang terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dicapai.
“Yang paling penting harus memperhatikan manfaat dari proyek yang kita buat. Jangan hanya mengerjakan proyek itu, karena sekadar proyek supaya anggaran terserap, tapi ketika mengerjakan setiap proyek harus jelas proyek itu apa bermanfaat untuk pembangunan dan untuk masyaraka.” jelasnya.
“Kebijakan pembangunan tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan pada 2016, yakni mempersiapkan percepatan pembangunan infrastuktur. Selanjutnya, 2017 sampai 2021 juga terdapat arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam RPJMD sudah dijelaskan poin arah kebijakan setiap tahunnya, itulah yang diikuti dan menjadi tema serta acuan utama RKPD dan rencana kerja SKPD,” imbuhnya.
Acara selanjutnya adalah tanggapan dan penajaman usulan dari Kepala Daerah masing-masing Kabupaten/ Kota, dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara dan Menteri PPN, dilanjutkan dengan diskusi dan apresiasi dari Kementerian PPN, Dalam Negeri RI, Keuangan RI dan Perdagangan RI.
Hari kedua (6/4) diawali dengan paparan dari Plt. kepala BPKAD Provinsi Kaltara, Drs. Purnomo, MM menyampaikan proyeksi keuangan 2018. Dilanjutkan pembahasan desk yang dibagi menjadi 4 desk, dipimpin oleh masing-masing kepala bidang Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara.
Hasil dari desk tersebut yaitu usulan dana yang terakumulasi sebesar Rp. 4,7 T yang terdiri dari 504 Program dan 2.419 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut : Infrastruktur 72 program 514 kegiatan dengan usulan dana sebesar Rp. 2,7 T, Perekonomian dan sumber daya alam terdiri dari 70 program 535 kegiatan dengan usulan dana sebesar Rp. 165 M, Sosial budaya dan pemerintahan terdiri dari 210 program 1166 kegiatan dengan usulan dana sebesar Rp. 1,675 T dan Penelitian dan pengembangan sebesar Rp. 179,2 M yang terdiri dari 261 kegiatan dan 61 program.
Sambutan penutup acara penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2018 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Beliau menyampaikan apresiasi kepada Menteri PPN yang langsung hadir dan sebagai bentuk dukungan bagaimana perhatian pemerintah pusat kepada provinsi baru ini.
“Arahan dari menteri yang harus menjadi perhatian kita semua antara lain dari sektor pengolahan industri, pariwisata, pertanian dan perikanan. Hasil yang telah dirumuskan selama dua hari ini, dengan harapannya bahwa apa yang telah direncanakan telah menyentuh kepentingan masyarakat banyak dan harapan masyarakat kaltara kedepan bisa diwujudkan ”, terangnya.
“Harus sejalannya input serta outputnya, dan menjadi koreksi usulan prioritas untuk kemajuan provinsi kita”, imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *