EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016-2021

(23/11) Rabu lalu, setelah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bulungan selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan evaluasi Raperda RPJMD Kaupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021.  Acara ini dihadiri oleh Bappeda dan tim penyusun atau tim teknis RPJMD Kab. Nunukan  beserta tim evaluasi RPJMD dari SKPD Provinsi Kalimantan Utara.
Sambutan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltara, H. Abdul Jalil, S.Sos, M.AP membuka acara evaluasi ini. Beliau mengatakan tahapan ini merupakan proses dalam  penyusunan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturanPemerintahNomor8Tahun2008 TentangTahapan, Tata caraPenyusunan,Pengendalian,DanEvaluasiPelaksanaanRencana PembangunanDaerah; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008 TentangTahapan, Tata caraPenyusunan,Pengendalian,DanEvaluasiPelaksanaanRencana PembangunanDaerah.
 
Abdul Jalil menyampaikan, kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar terjadinya sinkronisasi antara Visi dan Misi selama perencanaan 5 tahun mendatang dengan program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana kerja masing-masing SKPD terkait.
“Evaluasi ini juga tidak lepas dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan instansi baru/ OPD (organisasi Perangkat Daerah) untuk bisa diakomodir dalam program dan kegiatan oleh SKPD.” tambahnya.
“Harapan dari pelaksanaan acara ini adalah bisa berjalan dengan efisien dan efektif serta mampu melakukan penyempurnaan sesuai dengan saran dan masukan berdasarkan hasil penyampaian yang telah disepakati” tutupnya.
Melalui Kepala Bappeda, memaparkan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Nunukan. Dalam paparan tersebut juga dijelaskan isu-isu terkait dengan  pembangunan nasional sebagai daerah perbatasan.
Paparan tersebut mencakup sistematika penyusunan RPJMD yang terbagi menjadi 10 Bab yang ditekankan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Beliau juga meminta agar bisa secepatnya diakomodir untuk pemberian nomor registrasi Raperda RPJMD oleh Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Kaltara, karena RPJMD tersebut akan disahkan pada rapat paripurna tanggal 28 November 2016. Dilanjutkan dengan penyampaian saran dan usulan oleh masing-masing tim evalusi dari SKPD Provinsi yang serta ditanggapi oleh tim penyusun RPJMD. 

menubawah2


E-Planning

Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah KALTARA


E-Monev

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan KALTARA


Portal Terpadu

Dashboard Ringkasan Semua Data Bappeda Kaltara


Simtaru

Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara


Aplikasi Mobile

Sistem Informasi Government Berbasis Aplikasi Mobile


E-Budgeting

Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Kegiatan